Rencana Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Abstract

Kabupaten Jombang dengan visinya Menuju Jombang Yang Agamis, Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera, yang mengisyaratkan suatu proses pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Jombang yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera yang pada akhirnya diharapkan akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera, berwawasan global dan bernuansa agamis sebagai motivasi moral dan etika dalam beraktivitas. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Jombang menjabarkan visi ke dalam misinya yaitu mewujudkan kepemerintahan yang baik, memberdayakan potensi daerah berbasis sumberdaya lokal, meningkatkan sarana dan prasarana wilayah, mewujudkan ciri khas wilayah yang berbasis agraris. Akan tetapi kemampuan daerah untuk mencukupi kebutuhan pembangunan daerah diasumsikan masih belum dapat memenuhi secara keseluruhan, sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah harus dilaksanakan dengan baik. Peningkatan pendapatan daerah diupayakan dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendukung program yang berpihak pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, dimana untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastuktur Kabupaten Jombang. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan pinjaman daerah ini dapat bersumber dari masyarakat yang berupa penerbitan obligasi daerah melalui penawaran umum di pasar modal domestik. Akan tetapi di Kabupaten Jombang, Pemerintah setempat belum pernah melakukan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur disebabkan Pemerintah Kabupaten Jombang takut kehilangan aset kepemerintahannya. Dari latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah, pertama Bagaimana rencana arah kebijakan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur berdasarkan APBD Kabupaten Jombang. Kedua, bagaimana solusi mengenai konsep/kendala obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam mengetahui upaya penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang layak atau tidak layak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman apabila hal ini dilakukan. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, penelitian yang didasarkan pada data primer berupa wawancara dengan Kepala BPKD dan data sekunder berupa literatur hukum serta data/dokumen resmi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa menggunakan teknik analisa isi atau content analysis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa arah kebijakan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur berdasarkan APBD Kabupaten Jombang merupakan kegiatan yang positif dan dana yang diperoleh cukup potensial jika dapat digunakan untuk investasi pada sektor-sektor yang produktif serta untuk membiayai pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana umum yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti sarana kesehatan atau rumah sakit, sarana pendidikan, kawasan industri kecil, sarana transportasi, pertanian atau tanaman pangan rakyat di Kabupaten Jombang. Penerbitan obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang layak, sebab daerah dapat memperoleh sumber pembiayaan baru yang bisa digunakan secara efektif untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Jombang sehingga pada akhirnya akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang disebabkan oleh ketakutan Pemerintah apabila kehilangan aset pemerintah yang berharga dikarenakan perencanaan yang kurang dari Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal penerbitan obligasi daerah serta administrasi yang kurang baik dan transparan sehingga dapat menimbulkan kejahatan birokrasi yang baru di kalangan Pemerintahan. Dan solusi atas kendala tersebut yaitu dengan mendatangkan para ahli dibidang Pasar Modal Domestik misalnya Bapepam, Penasehat Hukum Obligasi, Penasehat Keuangan, dan sebagainya untuk memberikan penyuluhan kepada Pemerintah setempat untuk dapat melakukan rencana penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Lalu disertai dengan perbaikan manajemen usaha dan mempertinggi rating obligasi daerah yang diterbitkannya. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan pengkajian yang lebih mendalam mempersiapkan regulasi dan prosedur penerbitan obligasi daerah, mempersiapkan saluran distribusi atau outlet yang akan digunakan untuk melayani transaksi jual beli obligasi daerah, membuat kriteria tentang proyek-proyek yang layak didanai dengan penerbitan obligasi daerah, membuat kriteria tentang daerah yang layak menerbitkan obligasi daerah, membuat mekanisme pengawasan penerbitan obligasi daerah, sebagai upaya kesiapan Pemerintah Kabupaten Jombang di masa yang akan datang apabila menerbitkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur