Beranda
Konten Rekomendasi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah

Konten Rekomendasi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah

A

Analisis Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

C

COLLABORATIVE GOVERNANCE KONSEP DAN APLIKASI

La Ode Syaiful Islamy H.

Collaborative governance: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah

Eva Nur Habibah

Pustaka Rumah C1nta

Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance

Achmad Lamo Said

E

ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)

Ni Putu Myari Artha

G

GOOD GOVERNANCE SEKRETARIAT DPRD

Governance dan Kebijakan Publik

Prof. Dr. Alwi, M.Si.

I

IMPLEMENTASI DIMENSI LAYANAN PUBLIK DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

K

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia

Yusniah Anggraini

O

Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dalam Konteks Pembangunan Daerah Kota Baubau

P

Pengadaan Kekinian Pengadaan Berbasis Lingkungan Tips dan Inspirasi Dalam Penerapan Pengadaan Berkelanjutan

Indrastuty Rosari Okita

Media Nusa Creative

R

Rasionalitas urgensi penerapan kebijakan desentralisasi asimetris di indonesia