Beranda
Konten Rekomendasi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah

Konten Rekomendasi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah

A

ADMINISTRASI PUBLIKAntara Kepentingan Rakyat dan Oligarki

Prof. Dr. Budiharjo, M.Si.

Analisis Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

C

Collaborative governance: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah

Eva Nur Habibah

Pustaka Rumah C1nta

E

ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)

Ni Putu Myari Artha

Evaluasi Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah

G

GOOD GOVERNANCE SEKRETARIAT DPRD

M

MEMBANGUN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN(Studi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Anjatan, Indramayu)

Dr. A. Junaedi K., S.H., M.H., M.Si.

O

Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dalam Konteks Pembangunan Daerah Kota Baubau

P

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD DAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH

Pedoman Pengaturan Biaya Mutasi Pegawai Pada Kementrian Luar Negeri

Pengadaan Barang / Jasa Melalui Swakelola

Indrastuty Rosari Okita

Media Nusa Creative

R

Rasionalitas urgensi penerapan kebijakan desentralisasi asimetris di indonesia